Polewali Mandar, Sulawesi Barat — Satuan Reserse Kriminal Khusus (Satreskrim) Tipikor Polres Polewali Mandar (Polman) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polman. Dalam pengembangan kasus ini, polisi telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,1 miliar.
Aset Berupa Rumah, Tanah, dan Kendaraan Disita
Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Syaiful Isnaini, mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan terhadap beberapa aset berharga milik tersangka berinisial S, yang sebelumnya menjabat sebagai bendahara Dinkes Polman selama beberapa tahun terakhir.
“Aset yang kami sita antara lain satu unit rumah, beberapa bidang tanah, serta kendaraan roda empat. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya pengembalian kerugian negara,” ujar AKP Syaiful saat konferensi pers, Senin (28/7/2025).
Penyelidikan mendalam menemukan bahwa aliran dana tak wajar terjadi secara bertahap sejak 2021 hingga 2023. Modusnya mencakup penggelembungan pembayaran, pengambilan uang perjalanan dinas fiktif, serta manipulasi laporan keuangan di lingkungan Dinkes.
Diduga Melibatkan Pihak Lain
Tidak hanya berhenti pada satu tersangka, penyidik juga membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat internal Dinkes dan pihak rekanan. AKP Syaiful menyebut saat ini penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi tambahan dan mendalami transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan tersangka S.
“Kami masih mengembangkan kasus ini. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru,” imbuhnya.
Baca juga: Kecelakaan Maut di Balanipa, Pengendara Motor Tewas Usai Tabrakan dengan Pick Up
Ancaman Hukuman Berat
Ancaman hukumannya cukup berat, yakni pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp 1 miliar.
Pihak Polres juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Polman dan Inspektorat Daerah untuk memperkuat pembuktian dalam proses hukum.
Pemkab Polman Dukung Penegakan Hukum
Pemerintah Kabupaten Polman menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas aparat kepolisian. Melalui pernyataan resmi, Sekretaris Daerah Polman, Abdul Wahid, menyebut bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan akan memperkuat pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami sangat menyayangkan perbuatan yang merugikan negara ini. Pemkab akan meningkatkan sistem audit dan pengendalian keuangan ke depan,” katanya.
Harapan Publik: Proses Hukum Transparan dan Tegas
Kasus ini menuai perhatian luas masyarakat Polewali Mandar. Banyak pihak berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tidak pandang bulu. Masyarakat juga mendorong aparat untuk menelusuri dan memulihkan seluruh kerugian negara hingga tuntas.
