Polewali Mandar (Sulbar) – Harapan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar (Polman) untuk memiliki bandara perintis tampaknya harus tertunda—atau bahkan gagal total. Proyek pembangunan bandara yang sempat digaungkan sebagai salah satu program strategis daerah kini berubah menjadi persoalan hukum. Diduga, alokasi anggaran besar untuk proyek ini tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman kini tengah menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut, dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Polman sebagai pihak yang dibidik. Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran menimbulkan tanda tanya besar: ke mana dana proyek itu mengalir, jika bandara saja tak kunjung dibangun?
Proyek Ambisius yang Macet di Tengah Jalan
Bandara Polman dirancang sebagai fasilitas transportasi udara yang akan mendukung konektivitas wilayah Barat Sulawesi. Bahkan sempat dilakukan survei lokasi dan alokasi anggaran awal dari APBD dan APBN. Namun sejak perencanaan itu diumumkan beberapa tahun lalu, tak ada progres pembangunan yang berarti. Tidak ada landasan, terminal, atau bangunan pendukung yang terlihat.
Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran, mengingat dana yang telah dikucurkan mencapai miliaran rupiah. Padahal, pembangunan infrastruktur transportasi semestinya memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas wilayah.
Kejaksaan Turun Tangan: Langkah Awal Pengusutan
Kepala Kejaksaan Negeri Polman, Miftahuddin, membenarkan bahwa pihaknya kini tengah melakukan penyelidikan awal terhadap dokumen dan realisasi anggaran proyek bandara.
Baca juga: Sinergi UMKM dan Koperasi Merah Putih di Manding: Langkah Nyata Menuju Ekonomi Mandiri
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti awal terkait pengelolaan anggaran pembangunan bandara. Fokus kami adalah apakah ada dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,” ujarnya saat ditemui awak media, Selasa (30/7/2025).
Menurutnya, tim intelijen dan pidana khusus Kejari Polman telah memanggil beberapa pejabat dari Dishub Polman untuk dimintai klarifikasi. Tak menutup kemungkinan, penyelidikan akan meningkat ke tahap penyidikan apabila ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan atau korupsi.
Sorotan Tajam Masyarakat dan DPRD
Kasus ini menuai reaksi keras dari sejumlah tokoh masyarakat dan anggota DPRD Polman. Mereka mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih.
Ketua Komisi III DPRD Polman, Rahman L, menyatakan bahwa pihaknya sejak awal telah meminta pertanggungjawaban Dishub terkait progres bandara, namun selalu dijawab dengan alasan teknis.
“Ini anggaran publik, harus jelas peruntukannya. Kalau bandara tidak jadi, pertanyaannya: dananya ke mana? Kami dukung penuh upaya Kejari membongkar kasus ini,” katanya.
Sejumlah LSM dan aktivis antikorupsi juga mulai ikut mengawal proses hukum ini, seraya menuntut dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP.
Dishub Belum Banyak Berkomentar
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pejabat di Dinas Perhubungan Polman belum memberikan keterangan resmi. Beberapa sumber menyebut, pejabat terkait sedang mempersiapkan dokumen untuk klarifikasi ke kejaksaan.
Gagalnya proyek pembangunan bandara di Polman tidak hanya menghambat konektivitas, tapi juga berpotensi menjadi preseden buruk dalam pengelolaan anggaran pembangunan daerah. Dengan penyelidikan yang kini dibuka oleh Kejari, publik berharap kasus ini bisa diungkap secara terang benderang, dan siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
