Wawasan Polewali – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dipastikan harus melakukan penyesuaian besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal ini menyusul adanya pemangkasan transfer dari pemerintah pusat yang membuat estimasi APBD 2026 turun hingga Rp127 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Pemangkasan Transfer Pusat Berdampak Signifikan
Penurunan anggaran ini terutama terjadi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi sumber dominan pendapatan daerah. Pemangkasan ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian fiskal nasional untuk mengatur kembali proporsi belanja pusat dan daerah.
Pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman mengungkapkan bahwa dampak pemangkasan tersebut cukup besar dan berpengaruh pada banyak program strategis.
“Penurunan pendapatan Rp127 miliar tentu memaksa kita menyusun ulang prioritas. Ada program yang harus dievaluasi dan dialihkan ke pos lebih mendesak,” ujarnya.
Menurut BKAD, penurunan ini sudah tercermin pada proyeksi APBD 2026 yang kini masuk tahap perumusan.
Fokus Rasionalisasi dan Efisiensi Belanja
Dengan adanya pemangkasan tersebut, pemerintah daerah berencana melakukan rasionalisasi untuk memastikan belanja wajib tetap terpenuhi. Hal ini termasuk belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang tidak boleh terdampak drastis.
Belanja operasional diproyeksikan menjadi sektor yang paling mungkin mengalami penyesuaian. Efisiensi belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan kegiatan nonprioritas disebut akan menjadi fokus utama.
“Kita harus cermat memilah mana kegiatan yang benar-benar penting. Efisiensi adalah kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah penurunan anggaran,” kata salah satu pejabat perencana daerah.
Baca juga: Mobil Pengisi ATM Bank BUMN Terbakar di Polman, Uang Rp4,6 Miliar Diduga Ikut Hangus
PAD Jadi Sorotan: Daerah Harus Lebih Kreatif
Turunnya transfer pusat membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan utama. Pemkab Polman dituntut lebih kreatif menggali potensi lokal—terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset.
Selama ini, kontribusi PAD Polman masih tergolong rendah dan belum mampu mengimbangi ketergantungan pada dana pusat. Situasi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pendapatan.
“Kita perlu strategi baru untuk meningkatkan PAD, mulai dari pembenahan basis pajak, optimalisasi aset, hingga mendorong investasi yang bisa memperluas sektor ekonomi,” ujar pejabat BKAD.
Program digitalisasi layanan pajak dan intensifikasi retribusi disebut sebagai langkah yang segera disiapkan.
Proyek Infrastruktur Terancam Dikurangi
Sektor infrastruktur menjadi salah satu yang berpotensi terdampak karena banyak proyek yang sebelumnya mengandalkan DAK fisik. Sejumlah pembangunan jalan, jembatan, hingga sarana publik kemungkinan besar akan dievaluasi ulang.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa proyek yang memiliki dampak langsung pada layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Pembangunan yang sifatnya fundamental tidak boleh berhenti. Namun proyek skala besar yang belum mendesak kemungkinan akan dijadwalkan kembali,” jelas pejabat perencana.
Tantangan Berat Menjelang 2026
Pemangkasan anggaran jelang tahun 2026 menjadi tantangan berat bagi Pemkab Polman. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan belanja, tuntutan pelayanan publik, dan minimnya ruang fiskal.
Meski begitu, Pemda optimistis tantangan ini dapat diatasi dengan perencanaan anggaran yang matang, efisiensi, serta peningkatan kemampuan fiskal daerah.
“Ini ujian bagi kita, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki manajemen keuangan daerah. Jika PAD bisa didorong naik, maka ketergantungan kita terhadap pusat dapat berkurang,” pungkas pihak BKAD.
