Polewali Mandar (Polman) – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui kegiatan pendampingan pengelolaan Sistem Informasi Kinerja (Simkinerja) yang dilaksanakan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dorong Akuntabilitas Lewat SAKIP
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam rangka memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Polman. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program berjalan efektif dan efisien.
Sekretaris Daerah Polman menegaskan bahwa pendampingan ini tidak hanya sebatas teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga membangun budaya kerja yang transparan dan berorientasi pada hasil. “Kualitas SAKIP harus terus kita tingkatkan karena menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah. Simkinerja hadir sebagai alat bantu untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi capaian kinerja secara terukur,” ujarnya.
Peran Simkinerja dalam Pemerintahan Modern
Simkinerja merupakan sistem berbasis digital yang memungkinkan setiap OPD menyusun, melaporkan, dan mengawasi capaian kerja dengan lebih mudah. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan program lebih dini serta mengambil langkah cepat untuk mengatasinya.
“Dengan Simkinerja, transparansi semakin terjaga. Semua target kinerja dapat dipantau secara real time, sehingga pimpinan daerah bisa melihat langsung sejauh mana progres pembangunan,” jelas salah seorang narasumber dalam kegiatan pendampingan.
Baca juga: Bandung Open Tournament 2025: Mahasiswa Polman Bandung Persembahkan Prestasi Tingkat Provinsi
Partisipasi OPD dan Manfaatnya
Kegiatan pendampingan ini diikuti oleh seluruh perwakilan OPD se-Kabupaten Polman. Para peserta mendapatkan materi terkait perencanaan kinerja, penyusunan indikator, hingga tata cara mengunggah data pada aplikasi Simkinerja.
Kepala Bappeda Polman menekankan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada keseriusan OPD dalam menginput data dan menjalankan program sesuai target. “Kalau data diinput dengan baik, maka evaluasi akan lebih akurat. Hal ini juga berdampak pada penilaian SAKIP kita di tingkat provinsi maupun nasional,” terangnya.
Harapan ke Depan
Pemkab Polman menargetkan agar melalui optimalisasi Simkinerja, kualitas laporan kinerja pemerintah dapat semakin meningkat. Harapannya, bukan hanya skor SAKIP yang naik, tetapi juga berdampak nyata pada pelayanan publik.
“Tujuan utama bukan sekadar mengejar nilai, melainkan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berdampak pada masyarakat. Dengan pengelolaan kinerja yang terukur, pelayanan publik akan lebih efektif,” pungkas Sekda Polman.
Penutup
Langkah Pemkab Polman dalam menggelar pendampingan pengelolaan Simkinerja menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi seluruh OPD, diharapkan SAKIP Polman semakin berkualitas, sekaligus menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil.
