Wawasan Polewali – Pelayanan RSUD Andi Depu Polewali Mandar kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, kritik keras datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Polewali Mandar yang menilai rumah sakit rujukan tersebut mulai bergeser dari fungsi pelayanan kesehatan publik menjadi berorientasi bisnis.
PMII menilai berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan tidak kunjung terselesaikan, mulai dari lambannya pelayanan, minimnya empati tenaga medis, hingga dugaan praktik komersialisasi layanan yang memberatkan pasien.
PMII Pertanyakan Orientasi Pelayanan RSUD Andi Depu
Ketua PMII Polman menegaskan bahwa RSUD Andi Depu sejatinya merupakan rumah sakit rujukan utama milik pemerintah daerah yang seharusnya mengedepankan pelayanan kemanusiaan, bukan keuntungan.
“Pertanyaannya sederhana, RSUD Andi Depu ini rumah sakit rujukan atau lahan bisnis? Banyak masyarakat kecil yang mengeluh karena pelayanan dirasa tidak ramah dan biaya kesehatan semakin memberatkan,” ujar perwakilan PMII dalam keterangannya.
Keluhan Pasien Jadi Alarm Serius
PMII mengungkapkan bahwa mereka menerima berbagai laporan dari masyarakat, khususnya pasien pengguna BPJS Kesehatan, yang merasa diperlakukan tidak setara dengan pasien umum. Beberapa keluhan yang disoroti antara lain antrean panjang, keterbatasan ruang rawat inap, hingga keterlambatan penanganan medis.
Menurut PMII, kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.
Baca juga: Banjir Kepung Lokasi Wisata di Anreapi, Polisi Evakuasi Warga dan Pengunjung
Dinilai Minim Transparansi dan Evaluasi Internal
Selain persoalan pelayanan, PMII juga menyoroti minimnya transparansi manajemen rumah sakit dalam menyikapi keluhan publik. Mereka menilai belum terlihat adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan maupun kinerja tenaga medis dan manajemen RSUD.
“Kalau keluhan masyarakat terus berulang, berarti ada yang salah dalam sistem. Ini perlu evaluasi total, bukan sekadar klarifikasi normatif,” tegas PMII.
Desak Pemerintah Daerah Turun Tangan
PMII Polman mendesak Bupati Polewali Mandar dan Dinas Kesehatan untuk segera turun tangan melakukan audit pelayanan dan manajemen RSUD Andi Depu. Menurut mereka, pembiaran terhadap persoalan ini hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah.
PMII juga meminta DPRD Polman menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat.
RSUD Harus Kembali pada Nilai Kemanusiaan
Dalam pernyataannya, PMII menekankan bahwa rumah sakit pemerintah bukan entitas bisnis murni. Keberadaannya harus berpijak pada nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Masyarakat datang ke rumah sakit bukan untuk dilayani sebagai konsumen, tetapi sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan,” ungkap PMII.
Ancaman Aksi Jika Tak Ada Perbaikan
PMII menyatakan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi lanjutan, termasuk demonstrasi dan advokasi publik, apabila tidak ada langkah konkret dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan.
Mereka menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar RSUD Andi Depu kembali menjalankan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan yang berpihak pada rakyat.
Harapan Perubahan Pelayanan Kesehatan di Polman
Menutup pernyataannya, PMII berharap polemik ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh bagi pelayanan kesehatan di Polewali Mandar. Mereka menuntut adanya komitmen nyata dari seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan layanan kesehatan yang adil, humanis, dan bebas dari orientasi komersial berlebihan.
“Pelayanan kesehatan adalah hak, bukan barang dagangan,” tegas PMII.
