Reformasi Birokrasi 2025, Pemkab Polman Fokus Perkuat Tata Kelola dan Pelayanan Publik Berkualitas
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh melalui program Reformasi Birokrasi 2025. Fokus utama yang diusung pada tahun ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah strategis ini selaras dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif di era digital dan tantangan global.
Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani
Bupati Polewali Mandar dalam arahannya menegaskan, reformasi birokrasi bukan hanya soal administrasi semata, tetapi menyentuh aspek mendasar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Kita ingin birokrasi yang tidak hanya profesional, tetapi juga melayani dengan hati. Masyarakat harus benar-benar merasakan hadirnya pemerintah dalam setiap pelayanan,” tegasnya.
Upaya perbaikan tata kelola dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja aparatur sipil negara (ASN). Pemkab Polman juga mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Inovasi Pelayanan Publik Jadi Prioritas
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi 2025, Pemkab Polman mendorong seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi layanan yang berbasis teknologi dan kebutuhan riil masyarakat. Berbagai aplikasi dan sistem layanan berbasis digital mulai dikembangkan untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit.
Baca juga: Kronologi Eksekusi Lahan Ricuh di Polewali Mandar, Massa Lempar Bom Molotov ke Petugas
“Kita dorong setiap OPD untuk tidak sekadar bekerja secara konvensional, tetapi berinovasi memberikan kemudahan bagi masyarakat. Layanan harus cepat, tepat, dan tidak menyulitkan warga,” ujar Sekda Polman saat memberikan laporan pada kegiatan evaluasi kinerja reformasi birokrasi.
Cegah Korupsi, Perkuat Pengawasan Internal
Reformasi birokrasi di Polman juga menitikberatkan pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan sistem pengawasan internal. Inspektorat daerah bersama unit pengendali gratifikasi terus memperkuat mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di setiap tingkatan pemerintahan.
Selain itu, Pemkab Polman aktif menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal, termasuk KPK dan BPK, guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan dan nilai integritas tetap terjaga.
Harapan untuk Masa Depan
Masyarakat Polewali Mandar menyambut baik arah baru reformasi birokrasi ini. Mereka berharap ke depan tidak ada lagi pungutan liar, lambannya pelayanan, atau birokrasi yang sulit dijangkau. Pemkab Polman berkomitmen agar seluruh program reformasi birokrasi 2025 benar-benar memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup warga.
“Kita ingin melihat Polman menjadi contoh daerah dengan birokrasi modern yang betul-betul hadir untuk masyarakat,” tutup Bupati.
