Wawasan Polewali – Aksi penutupan akses jalan menuju SMKN Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada Jumat (12/9/2025), akhirnya didatangi aparat kepolisian. Penutupan ini dilakukan sejumlah orang tua siswa sebagai bentuk protes terkait pungutan sebesar Rp150 ribu yang disebut-sebut sebagai syarat untuk mengambil ijazah anak mereka.
Kronologi Penutupan Jalan
Aksi penutupan jalan bermula pada pagi hari ketika puluhan warga, yang sebagian besar merupakan wali murid, menumpuk batu dan batang kayu di depan gerbang sekolah. Mereka menolak membuka akses hingga pihak sekolah memberi kejelasan soal biaya pengambilan ijazah.
“Kami hanya ingin keadilan. Ijazah itu hak anak kami, jangan dipersulit dengan pungutan yang tidak jelas,” ungkap salah seorang wali murid di lokasi.
Polisi Turun Tangan
Mendapati laporan adanya penutupan jalan, aparat Polsek Binuang bersama personel Polres Polman segera menuju lokasi. Polisi berusaha melakukan mediasi agar akses jalan kembali dibuka demi kelancaran aktivitas masyarakat dan siswa.
Kapolsek Binuang, Iptu [Nama Pejabat], mengatakan pihaknya lebih dulu menenangkan massa agar situasi tidak semakin memanas. “Kami imbau warga untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib. Soal pungutan Rp150 ribu itu, nanti akan kami dalami bersama pihak sekolah dan Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Baca juga: KOHATI Nilai Sidang Etik Tak Adil, Oknum Polisi Polman Diduga Hamili Perempuan Tanpa Tanggung Jawab
Klarifikasi Pihak Sekolah
Sementara itu, pihak SMKN Paku membantah jika pungutan tersebut masuk kategori biaya wajib. Menurut salah satu guru yang enggan disebut namanya, uang Rp150 ribu itu disebut sebagai dana administrasi untuk kebutuhan tertentu. Namun, informasi tersebut justru semakin menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua murid.
“Kami tidak pernah berniat mempersulit siswa. Soal biaya itu sebenarnya bisa dibicarakan, tapi kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan,” katanya singkat.
Respon Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat yang menaungi SMK di wilayah Polman turut merespons isu ini. Kepala Bidang SMK, [Nama Pejabat], menyatakan akan segera memanggil pihak sekolah untuk dimintai klarifikasi.
“Ijazah adalah hak siswa, tidak boleh dipungut biaya dalam bentuk apapun. Jika terbukti ada pungutan liar, kami akan ambil tindakan tegas,” tegasnya.
Warga Harapkan Solusi
Hingga siang hari, akses jalan menuju SMKN Paku kembali dibuka setelah ada kesepakatan awal antara warga, pihak sekolah, dan aparat kepolisian. Meski begitu, warga tetap menuntut agar pungutan biaya dihapus dan ijazah bisa diambil tanpa syarat.
“Kami berharap tidak ada lagi kasus seperti ini. Anak kami sudah capek belajar bertahun-tahun, masa mau lanjut sekolah atau melamar kerja malah terhambat karena biaya ambil ijazah,” ujar salah satu wali murid.
Polisi Siap Pantau Perkembangan
Polisi memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini. Selain itu, mereka juga mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan musyawarah dalam menyampaikan aspirasi, bukan dengan tindakan yang bisa mengganggu ketertiban umum.
“Masalah ini akan ditangani sesuai aturan yang berlaku. Kami minta semua pihak menahan diri agar situasi tetap kondusif,” tutup Kapolsek.
