Wawasan Polewali – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang saat ini mulai diterapkan secara nasional. Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi aktif jajaran Pemkab Polman dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin.
Dukungan Pemkab Polman untuk Sistem Bansos yang Lebih Transparan
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, pemerintah pusat memaparkan konsep digitalisasi yang akan diterapkan pada penyaluran berbagai jenis bansos, termasuk bantuan pangan, bantuan tunai, hingga bantuan daerah tertentu.
Pemkab Polman menyatakan bahwa digitalisasi menjadi langkah penting guna:
-
meningkatkan ketepatan sasaran bantuan,
-
meminimalkan potensi duplikasi data,
-
mempercepat proses penyaluran, serta
-
meningkatkan transparansi pelaporan.
Perwakilan Dinas Sosial Polman yang mengikuti kegiatan tersebut menyebut bahwa sistem digital nantinya akan menghubungkan langsung data penerima manfaat dengan sistem nasional berbasis NIK.
Polman Jadi Daerah Siap Uji Coba Digitalisasi Bansos
Dalam agenda piloting, pemerintah pusat memilih sejumlah daerah untuk mengikuti tahap awal implementasi sistem baru. Polewali Mandar menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Barat yang disebut siap mengikuti uji coba, karena:
-
integrasi data kesejahteraan sosial di Polman sudah cukup baik,
-
kesiapan operator di tingkat kecamatan dan desa,
-
serta komitmen Pemkab dalam mendukung modernisasi layanan sosial.
Menurut Dinas Sosial, tenaga operator SLRT dan Puskesos di Polman juga telah mengikuti pelatihan pendahuluan sehingga proses implementasi diproyeksikan berjalan lancar.
Baca juga: Warga Gotong Royong Bersihkan Longsor yang Tutup Jalan di Kaleok Polman
Digitalisasi Bansos Akan Mudahkan Masyarakat
Melalui sistem digital, penerima manfaat nantinya dapat mengecek status bantuan secara mandiri melalui aplikasi yang terhubung dengan sistem pusat. Penyaluran pun akan menggunakan mekanisme non-tunai melalui bank atau kanal pembayaran yang telah ditunjuk.
Pemkab Polman menilai bahwa langkah ini akan:
-
mengurangi antrian panjang pada saat penyaluran,
-
meminimalkan risiko kesalahan administrasi,
-
serta memberikan kepastian bantuan lebih cepat kepada masyarakat.
“Ini menjadi terobosan besar dalam reformasi bansos. Polman siap mendukung penuh agar masyarakat memperoleh manfaat maksimal dari sistem baru ini,” ujar salah satu pejabat Dinsos Polman.
Pemkab Polman Siap Perkuat Infrastruktur dan SDM
Untuk menyukseskan program nasional ini, Pemkab Polman menyiapkan beberapa langkah lanjutan, antara lain:
-
pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),
-
pelatihan lanjutan bagi operator kecamatan dan desa,
-
peningkatan kolaborasi dengan bank penyalur,
-
serta peningkatan infrastruktur teknologi informasi di daerah terpencil.
Pemkab berharap, implementasi sistem digital nanti tidak hanya mempercepat proses penyaluran, tetapi juga menjadi basis pengambilan keputusan dalam perencanaan program pengentasan kemiskinan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Sukses
Sosialisasi via Zoom ini juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyempurnakan layanan sosial berbasis teknologi.
Dengan masuk ke fase piloting nasional, Polewali Mandar optimistis dapat menjadi contoh penerapan digitalisasi bansos di tingkat daerah.
