Wawasan Polewali — Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) Sulawesi Barat (Sulbar) mengecam keras tindakan dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap marwah pers dan mengancam kebebasan jurnalistik yang dijamin oleh undang-undang.
Ketua PENA Sulbar, Muhammad Rizal, menyatakan bahwa sikap arogansi terhadap insan pers tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun, terlebih jika dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Menurutnya, jurnalis bekerja berdasarkan fungsi kontrol sosial dan berhak mencari serta menyebarluaskan informasi publik tanpa tekanan.
“Kami mengecam tindakan intimidatif yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Polman. Pers adalah pilar demokrasi. Mengancam atau menekan jurnalis sama saja dengan melecehkan kebebasan berpendapat,” tegas Rizal, Sabtu (1/11/2025).
Rizal menambahkan, jika ada pemberitaan yang dianggap tidak berimbang atau keliru, seharusnya ditempuh melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan dengan ancaman atau tekanan. “Ada hak jawab dan hak koreksi. Itu prosedur yang beradab. Bukan dengan cara intimidasi atau membawa persoalan ke ranah pribadi,” ujarnya.
Kronologi Dugaan Intimidasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini bermula ketika seorang jurnalis lokal meliput kegiatan rapat internal di lingkungan DPRD Polman. Oknum anggota dewan tersebut diduga tidak terima dengan pemberitaan terkait penggunaan anggaran kegiatan dan mengeluarkan pernyataan bernada kasar serta intimidatif terhadap jurnalis tersebut.
Insiden itu sempat menjadi perhatian rekan-rekan media di Polman yang menilai tindakan tersebut mencederai hubungan baik antara lembaga legislatif dan insan pers yang selama ini terjalin. Beberapa organisasi wartawan bahkan disebut telah menyiapkan laporan resmi ke Dewan Kehormatan DPRD Polman dan Dewan Pers agar persoalan ini ditindaklanjuti secara proporsional.
Baca juga: Kapolres Polman Pimpin Pengamanan Sengketa Lahan di Kompleks Pasar Sentral
Desak DPRD Ambil Sikap Tegas
PENA Sulbar mendesak pimpinan DPRD Polman agar segera memanggil dan memproses oknum anggotanya tersebut melalui mekanisme etik. Rizal menyebut, DPRD sebagai lembaga terhormat harus mampu menunjukkan contoh moral dan etika politik yang baik kepada masyarakat.
“Kami minta pimpinan DPRD tidak diam. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi menyangkut nama baik lembaga. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap wakil rakyatnya,” ujar Rizal.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan antara jurnalis dan lembaga pemerintahan seharusnya bersifat kemitraan yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. PENA Sulbar, katanya, akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi jurnalis yang menjadi korban.
Solidaritas Wartawan
Sejumlah organisasi media dan komunitas jurnalis di Sulawesi Barat pun turut menyatakan solidaritas terhadap rekan mereka. Mereka menilai kejadian tersebut mencerminkan masih rendahnya pemahaman sebagian pejabat publik terhadap fungsi pers sebagai penyampai informasi dan kontrol sosial.
Ketua Forum Jurnalis Mandar, Andi Alfian, menegaskan bahwa intimidasi terhadap wartawan adalah bentuk ancaman terhadap demokrasi. “Kebebasan pers bukan hadiah, tapi hasil perjuangan panjang. Kami tidak akan tinggal diam jika ada upaya menekan jurnalis di lapangan,” katanya.
Penegasan PENA Sulbar
PENA Sulbar berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar menghormati peran pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Mereka juga mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hukum bagi setiap jurnalis yang mengalami intimidasi.
“Kami tegaskan, marwah pers jangan dilecehkan. Tugas wartawan adalah menyampaikan kebenaran untuk kepentingan publik. Jika itu dibungkam dengan tekanan, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya,” tutup Rizal.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran publik terhadap kebebasan berekspresi, PENA Sulbar menyerukan agar setiap pejabat publik menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
