Wawasan Polewali — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melaporkan capaian kinerja dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, dalam rapat evaluasi rutin yang digelar di ruang Sekda, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sekda Polman, Drs. H. Muhammad Jusman, didampingi para kepala bidang Bapenda serta perwakilan dari Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD). Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan target pendapatan daerah berjalan sesuai rencana dan strategi pengelolaan PAD tetap transparan.
Evaluasi Target dan Realisasi PAD 2025
Kepala Bapenda Polman, H. Rasyid, S.Sos., M.Si, dalam laporannya memaparkan bahwa hingga triwulan ketiga tahun 2025, realisasi PAD Kabupaten Polman telah mencapai 78,6 persen dari target Rp 175 miliar. Angka ini dinilai cukup positif, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi dan fluktuasi harga sejumlah komoditas lokal.
“Realisasi ini menunjukkan tren yang baik. Beberapa sektor pajak seperti pajak hotel, restoran, dan pajak mineral bukan logam mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rasyid.
Ia menambahkan bahwa peningkatan tersebut tidak terlepas dari optimalisasi sistem digital dalam pemungutan pajak daerah, termasuk penggunaan aplikasi e-PAD Polman yang mulai diimplementasikan di sejumlah kecamatan sejak awal tahun.
Sekda Minta Inovasi dan Penguatan Koordinasi
Dalam arahannya, Sekda Polman Muhammad Jusman memberikan apresiasi kepada Bapenda atas kerja keras dalam menjaga stabilitas pendapatan daerah. Namun, ia juga menegaskan perlunya langkah-langkah inovatif agar target PAD 100 persen dapat tercapai sebelum akhir tahun anggaran.
“Saya minta seluruh bidang di Bapenda memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah lain, terutama yang memiliki potensi sumber pendapatan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada sektor pajak konvensional,” kata Jusman.
Menurutnya, sektor retribusi daerah, pengelolaan aset, dan pengembangan usaha daerah masih menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor agar setiap potensi dapat dikonversi menjadi sumber PAD baru.
Baca juga: Lapak Pedagang Sayur di Pasar Pekkabata Polman Terendam Air Akibat Drainase Tersumbat
Fokus Perbaikan Data dan Kepatuhan Pajak
Selain membahas capaian keuangan, rapat evaluasi ini juga menyoroti pentingnya pembaruan database wajib pajak daerah. Sekda menilai masih banyak potensi kebocoran data dan ketidakpatuhan wajib pajak yang perlu segera dibenahi.
“Kita harus memastikan data yang digunakan benar-benar valid dan mutakhir. Jangan sampai ada wajib pajak yang lolos dari pendataan hanya karena administrasi yang kurang rapi,” tegasnya.
Ia meminta agar Bapenda melakukan pendataan lapangan secara berkala, terutama untuk sektor perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan dan wisata. Pemerintah daerah juga berencana memperluas sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan pajak daerah.
Menuju Tata Kelola Pendapatan yang Transparan
Menutup rapat, Sekda menegaskan komitmen Pemkab Polman untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Ia menyebut capaian PAD bukan sekadar angka, tetapi cerminan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
“PAD yang kuat adalah pondasi pembangunan. Kalau pendapatan kita baik, maka pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Polman juga berencana menggelar Forum Konsultasi Pajak Daerah yang melibatkan pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan akademisi sebagai langkah kolaboratif memperkuat kesadaran pajak.
Dengan semangat kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap dapat menutup tahun 2025 dengan realisasi PAD di atas 100 persen, sekaligus memperkuat fondasi fiskal menuju tata kelola daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
