Wawasan Polewali – Kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeret salah seorang oknum anggota kepolisian di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menuai sorotan tajam. Oknum polisi tersebut diduga menghamili seorang perempuan namun enggan bertanggung jawab. Organisasi kemahasiswaan, Korps HMI-Wati (KOHATI) Polman, menyebut sidang etik yang digelar kepolisian tidak transparan dan jauh dari rasa keadilan.
KOHATI: Sidang Etik Dinilai Berat Sebelah
Ketua KOHATI Polman menegaskan bahwa pihaknya kecewa dengan jalannya sidang etik yang dinilai tidak menghadirkan keadilan, baik bagi korban maupun publik. Menurutnya, proses yang dilakukan terkesan formalitas semata tanpa benar-benar menggali fakta-fakta yang seharusnya menjadi dasar keputusan.
“Kami melihat ada keberpihakan dalam sidang tersebut. Korban seolah tidak mendapatkan ruang untuk menyuarakan kebenaran. Sementara, oknum pelaku seakan dilindungi oleh institusi,” ujarnya.
Dugaan Hubungan Tak Bertanggung Jawab
Kasus ini bermula dari dugaan hubungan asmara yang dijalin oleh oknum polisi dengan seorang perempuan di Polman. Dari hubungan tersebut, korban kemudian hamil. Namun, bukannya bertanggung jawab, oknum polisi itu justru meninggalkan korban dan tidak memberikan kepastian hukum maupun kejelasan status.
Hal inilah yang membuat organisasi mahasiswa turun tangan. KOHATI menilai tindakan tersebut bukan hanya mencoreng citra kepolisian, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
Tekanan Psikologis dan Sosial bagi Korban
KOHATI Polman menyebut korban kini menghadapi tekanan psikologis dan sosial. Di satu sisi ia harus menanggung kehamilan tanpa kehadiran ayah biologis yang bertanggung jawab, sementara di sisi lain ia mendapat stigma dari lingkungan sekitar.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai korban terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan, sementara pelaku bebas dari tanggung jawab,” tegas KOHATI.
Desakan ke Institusi Polri
KOHATI mendesak agar pimpinan Polres Polman maupun Polda Sulbar bersikap tegas terhadap oknum polisi yang bersangkutan. Menurut mereka, citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat akan rusak jika ada anggota yang melakukan pelanggaran moral tetapi hanya mendapat sanksi ringan.
“Kami meminta Kapolda Sulbar turun tangan langsung agar kasus ini tidak hanya ditangani dengan sidang etik internal. Harus ada langkah hukum yang jelas. Jika terbukti, pelaku harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” kata perwakilan KOHATI.
Tuntutan Keadilan dari Publik
Kasus ini juga mulai menjadi perbincangan publik di Polewali Mandar. Warga menilai polisi seharusnya memberi contoh baik, bukan justru melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Beberapa aktivis perempuan juga menyuarakan hal serupa, mendesak adanya sanksi tegas serta perlindungan penuh bagi korban.
“Tidak boleh ada diskriminasi. Korban perempuan harus dilindungi, bukan ditinggalkan. Jika kepolisian tidak bersikap tegas, kepercayaan masyarakat bisa runtuh,” ujar salah satu aktivis perempuan lokal.
Harapan ke Depan
KOHATI menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan. Mereka juga membuka ruang pendampingan psikologis dan hukum bagi korban, agar hak-haknya tidak terabaikan.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti di meja sidang etik saja. Keadilan harus ditegakkan, pelaku harus bertanggung jawab, dan korban harus mendapatkan haknya,” tutup pernyataan KOHATI.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran etik aparat di daerah yang kerap menuai sorotan publik. Publik kini menunggu langkah tegas dari kepolisian untuk memastikan bahwa penegakan hukum berlaku adil tanpa pandang bulu.
