Wawasan Polewali – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai inspeksi mendadak (sidak) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya, disebutkan bahwa tim dari Kemenkumham menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di SPBU tersebut. Namun, Pertamina menegaskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran distribusi BBM sebagaimana diberitakan.
Pertamina: Tidak Ada Pelanggaran Penyaluran
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, menyatakan bahwa hasil pengecekan internal Pertamina memastikan seluruh kegiatan operasional SPBU yang dimaksud berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
“Kami telah melakukan verifikasi dan tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur distribusi BBM. SPBU tersebut masih beroperasi sesuai regulasi, baik dalam hal penyaluran BBM subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Laode dalam keterangan resminya, Senin (27/10).
Menurutnya, kegiatan sidak yang dilakukan Kemenkumham merupakan bagian dari fungsi pengawasan lintas sektor dan bukan bentuk penindakan hukum terhadap SPBU atau Pertamina.
“Pertamina selalu terbuka dan siap bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dalam hal pengawasan. Kami menghargai langkah Kemenkumham dalam memastikan pelayanan publik berjalan transparan,” tambahnya.
Dugaan Salah Tafsir dalam Pemberitaan
Laode menyesalkan munculnya pemberitaan yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat seolah-olah SPBU di Polewali Mandar melakukan pelanggaran berat. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut kurang akurat dan tidak berdasarkan hasil investigasi resmi.
“Pemberitaan yang beredar telah menimbulkan kesalahpahaman publik. Oleh karena itu, kami perlu meluruskan bahwa kegiatan sidak tersebut tidak menemukan bukti adanya penyalahgunaan BBM,” katanya.
Baca juga: Polisi Selidiki Kasus Kekerasan di SMKN Balanipa Polman, Mulai Periksa Saksi
Pertamina juga menegaskan bahwa pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM di seluruh wilayah Sulawesi Barat, khususnya untuk jenis subsidi seperti Pertalite dan Solar, agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Aparat
Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga aktif berkoordinasi dengan Pemkab Polewali Mandar, aparat kepolisian, serta lembaga pengawas daerah guna memastikan pendistribusian BBM berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.
“Kami memiliki mekanisme pelaporan dan audit rutin terhadap seluruh SPBU. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami akan segera menindak tegas sesuai ketentuan,” ujar Laode.
Komitmen Layanan dan Transparansi
Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan terbaik dan transparan kepada masyarakat. Melalui sistem digitalisasi SPBU, perusahaan kini dapat memantau real-time penyaluran BBM untuk menghindari praktik penimbunan atau penyalahgunaan.
“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang peduli terhadap pengawasan distribusi energi. Namun kami juga mengimbau agar publik memperoleh informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tutup Laode.
Dengan klarifikasi ini, Pertamina berharap isu yang beredar dapat diluruskan, dan masyarakat tetap percaya terhadap komitmen perusahaan dalam memastikan penyaluran energi yang aman, tepat sasaran, dan berkeadilan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
