Polewali Mandar – Proyek sanitasi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengaku menemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari dugaan kontrak siluman, praktik pungutan liar (pungli), hingga permintaan setoran 5% yang disebut-sebut berasal dari pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
KSM Ungkap Modus “Kontrak Siluman”
Perwakilan KSM yang terlibat dalam proyek ini membeberkan bahwa mereka diminta menandatangani kontrak kerja yang belum pernah mereka baca sebelumnya. Kontrak tersebut disebutkan sudah disiapkan oleh pihak tertentu, tanpa melalui mekanisme musyawarah ataupun pembahasan yang transparan.
“Kami hanya disodorkan berkas untuk tanda tangan. Isinya kami tidak tahu detail. Padahal itu menyangkut tanggung jawab dan anggaran,” ujar salah satu ketua KSM yang enggan disebut namanya.
Menurutnya, praktik semacam ini berpotensi merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip transparansi pengelolaan dana publik.
Dugaan Pungli dan Setoran 5%
Selain dugaan kontrak siluman, KSM juga menuding adanya pungutan sebesar 5% dari nilai proyek yang diminta oleh pihak tertentu. Uang tersebut disebut-sebut harus disetor kepada oknum yang berperan di dalam struktur pelaksana kegiatan.
Baca juga: Harga Beras Belum Stablil, Bulog Polewali Mandar Gelar Operasi Pasar Murah Serentak
Namun saat dimintai konfirmasi terkait tuduhan ini, PPTK proyek sanitasi di Polman memilih bungkam. Tidak ada jawaban yang jelas ketika ditanya media soal kebenaran adanya permintaan setoran tersebut.
“Kami hanya menjalankan instruksi. Untuk detailnya, silakan tanya pihak yang lebih berwenang,” kata salah satu staf teknis singkat.
Aktivis Desak Penegak Hukum Turun Tangan
Kisruh ini mendapat perhatian dari aktivis antikorupsi di Polman. Mereka mendesak aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, segera melakukan penyelidikan.
“Kalau benar ada kontrak siluman dan pungli, ini sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Harus ada audit menyeluruh dan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait,” tegas Rahmat Ismail, Ketua LSM Masyarakat Peduli Transparansi.
Rahmat juga menambahkan bahwa proyek sanitasi seharusnya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga, bukan menjadi ajang memperkaya oknum.
Masyarakat Harap Proyek Tetap Berjalan Bersih
Meski diwarnai dugaan penyimpangan, warga tetap berharap proyek sanitasi ini bisa berjalan sesuai rencana. Mereka menilai, fasilitas sanitasi yang layak sangat dibutuhkan untuk mencegah masalah kesehatan di wilayah tersebut.
“Kami butuh sanitasi yang baik. Tapi kalau prosesnya kotor, hasilnya juga pasti tidak maksimal,” ujar Hasan, warga setempat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pemerintah daerah terkait dugaan tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk memastikan proyek berjalan bersih, transparan, dan sesuai aturan.
