Polewali Mandar – Kasus dugaan tindak pidana korupsi kembali mencuat di tubuh DPRD Polewali Mandar (Polman). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya secara resmi melaporkan indikasi penyalahgunaan anggaran tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar.
KAMMI Serius Kawal Dugaan Korupsi
Ketua KAMMI Mandar Raya, menegaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari komitmen mahasiswa untuk mengawal praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kami melihat ada indikasi penyalahgunaan anggaran di DPRD Polman. Sebagai agen kontrol, kami tidak bisa tinggal diam. Laporan resmi sudah kami serahkan ke pihak Kejaksaan agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Meski belum merinci nominal secara terbuka, KAMMI menilai adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran operasional di DPRD Polman.
“Indikasi ini bukan hanya isu, tapi berdasarkan data yang kami kumpulkan. Kami percaya Kejari memiliki kewenangan untuk melakukan pendalaman,” tambah perwakilan KAMMI lainnya.
Kejaksaan Siap Tindaklanjuti
Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari KAMMI Mandar Raya. Menurutnya, laporan tersebut akan dipelajari lebih lanjut sebelum diputuskan langkah hukum berikutnya.
Baca juga: Spektakuler, Sandeq Silumba 2025 Resmi Dilepaskan di Pantai Bahari Polman
Tuntutan Transparansi dan Reformasi
KAMMI Mandar Raya juga mendesak agar DPRD Polman memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait dugaan penyalahgunaan anggaran. Mereka menilai, transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi. DPRD adalah wakil rakyat, maka harus siap mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat,” ujar KAMMI.
Seruan Publik Mengawal Proses Hukum
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat Polewali Mandar yang semakin kritis terhadap praktik dugaan korupsi. KAMMI menyerukan agar publik ikut mengawal proses hukum agar tidak mandek di tengah jalan.
“Korupsi adalah musuh bersama. Jika benar terbukti ada penyalahgunaan anggaran, siapapun pelakunya harus bertanggung jawab,” tegas mereka.
