Polewali Mandar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (1/9/2025). Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan dinamika terkini.
Rapat Paripurna Berlangsung Khidmat
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Polman, didampingi wakil ketua dan dihadiri para anggota dewan. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Polewali Mandar beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Suasana rapat berlangsung khidmat, dengan pembahasan fokus pada penyelarasan program pembangunan daerah dalam dokumen perubahan KUA-PPAS 2025. Proses penandatanganan kesepakatan dilakukan setelah melalui rangkaian rapat kerja dan pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Komitmen Sinergi DPRD dan Pemda
Ketua DPRD Polman dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS diperlukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan kondisi fiskal daerah serta dinamika sosial ekonomi yang terjadi.
“Kami berharap perubahan KUA-PPAS ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Ketua DPRD.
Baca juga: Jawab Keresahan Warga, Bupati Polman Hentikan Kenaikan PBB 2025
Fokus Pembangunan pada Sektor Prioritas
Bupati Polman dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin.
“Perubahan KUA-PPAS ini kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pemerintah berkomitmen menjalankan program yang pro-rakyat, terutama dalam menjaga stabilitas pangan, menekan inflasi, dan memperkuat layanan dasar,” ujar Bupati.
Harapan dari Masyarakat
Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi yang hadir juga menyambut baik langkah DPRD dan Pemda Polman. Mereka berharap agar kebijakan anggaran dapat lebih transparan, serta pembangunan merata hingga ke pelosok desa.
Penutup
Proses ini sekaligus menjadi fondasi bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025.
