Wawasan Polewali – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah kembali digencarkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman menggelar Sosialisasi Penerangan Hukum sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Polman ini dihadiri oleh pejabat struktural Pemkab, kepala desa, camat, hingga perangkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Sinergi Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah
Kepala Kejari Polman dalam sambutannya menyampaikan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sangat penting untuk membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum lebih efektif dibandingkan hanya mengedepankan penindakan.
“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengingatkan agar pejabat daerah bekerja sesuai aturan. Pencegahan harus diutamakan agar tidak ada lagi kasus korupsi yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Fokus pada Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran
Dalam sosialisasi ini, sejumlah materi penting dibahas, antara lain regulasi pengelolaan keuangan daerah, potensi rawan korupsi dalam penggunaan dana desa, serta tata kelola proyek pembangunan.
Kejari menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas setiap penggunaan anggaran. “Dana yang dikelola pemerintah adalah amanah rakyat. Karena itu, penggunaannya harus terbuka dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar narasumber dari bidang Intelijen Kejari Polman.
Baca juga: Pemkab Polman Salurkan Bantuan Sarpras Perikanan untuk Nelayan dan Pembudidaya
Respon Positif dari Pemkab Polman
Sementara itu, Bupati Polman mengapresiasi langkah Kejari yang proaktif memberikan penerangan hukum. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu aparatur daerah dalam memahami aturan dan menghindari kesalahan administrasi.
“Dengan sosialisasi seperti ini, aparatur kami lebih paham mana yang boleh dan mana yang tidak. Ini akan memperkuat integritas birokrasi Polman dalam melayani masyarakat,” ungkap Bupati.
Peran Penting Kepala Desa dan OPD
Kepala desa dan perwakilan OPD yang hadir juga mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai potensi pelanggaran hukum yang sering terjadi di lapangan. Terutama terkait penggunaan dana desa yang setiap tahun cukup besar dan rawan disalahgunakan.
“Kami jadi lebih waspada dan tahu langkah apa yang harus dilakukan agar tidak terjerat masalah hukum,” kata salah seorang kepala desa peserta sosialisasi.
Harapan ke Depan
Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif dari seluruh pejabat dan aparatur pemerintah di Polman untuk mengedepankan prinsip good governance. Kejari Polman berkomitmen akan terus melakukan pendampingan hukum, bukan hanya saat ada masalah, tetapi sejak tahap perencanaan program.
“Kalau tata kelola pemerintahan sudah baik, otomatis pelayanan publik juga meningkat dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai,” pungkas Kepala Kejari Polman.
