Belajar Yuk Loui
Wawasan Polewali – Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Darma senilai Rp1,2 miliar di Kabupaten Polewali Mandar disorot tajam oleh HMI Polman. Proyek yang seharusnya meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat tersebut dilaporkan mangkrak dan belum memberikan manfaat nyata, meski anggaran telah dikucurkan.
HMI Polman menilai mangkraknya proyek ini mencerminkan lemahnya perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
HMI Nilai Proyek Gagal Berikan Manfaat
Ketua HMI Polman menyampaikan bahwa kondisi SPAM Darma di lapangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejumlah fasilitas disebut terbengkalai dan belum mampu melayani kebutuhan air bersih warga, meski proyek telah lama selesai secara administratif.
“Anggaran negara sudah habis, tapi masyarakat belum merasakan manfaatnya. Ini bentuk kegagalan serius dalam pengelolaan proyek publik,” tegas perwakilan HMI Polman.
Desak BPK Lakukan Audit Menyeluruh
Atas kondisi tersebut, HMI Polman secara resmi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek SPAM Darma. Audit dinilai penting guna mengungkap potensi penyimpangan anggaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek.
HMI menilai transparansi dan pemeriksaan independen menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Baca juga: Guru Honorer Madrasah Swasta Minta DPRD Polman Perjuangkan Nasibnya Jadi PPPK
Tuntut Evaluasi dan Pencopotan Kadis PU
Tak hanya audit, HMI Polman juga secara tegas menuntut pencopotan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Polewali Mandar. Mereka menilai pimpinan OPD terkait harus bertanggung jawab atas proyek yang gagal dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut HMI, pencopotan pejabat terkait merupakan langkah etis dan administratif untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan akuntabilitas.
Soroti Lemahnya Pengawasan Proyek
HMI Polman turut menyoroti lemahnya fungsi pengawasan, baik dari internal pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. Proyek infrastruktur dasar seperti SPAM seharusnya menjadi prioritas karena menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih.
“Kalau pengawasan berjalan, proyek tidak mungkin mangkrak seperti ini. Ini preseden buruk bagi tata kelola pembangunan daerah,” lanjut pernyataan HMI.
Masyarakat Dirugikan, Kepercayaan Publik Tergerus
Mangkraknya proyek SPAM Darma dinilai merugikan masyarakat secara langsung, terutama warga yang selama ini berharap mendapatkan akses air bersih yang layak. Selain kerugian sosial, kegagalan proyek juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
HMI Polman menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang.
Dorong Penegakan Akuntabilitas
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI Polman menyatakan komitmennya untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Mereka meminta pemerintah daerah Polewali Mandar tidak menutup mata dan segera mengambil langkah tegas demi kepentingan masyarakat luas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.