Belajar Yuk Loui
Wawasan Polewali – Sejumlah guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyuarakan aspirasi mereka kepada DPRD Kabupaten Polewali Mandar agar diperjuangkan memperoleh status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menilai selama ini telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan, namun belum mendapatkan kepastian kesejahteraan dan status kepegawaian.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui perwakilan guru dalam pertemuan dan forum dialog bersama anggota DPRD Polman. Para guru berharap lembaga legislatif daerah dapat menjadi jembatan antara mereka dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Peran Strategis Guru Madrasah Swasta
Guru honorer madrasah swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi muda, khususnya dalam pendidikan berbasis keagamaan. Mereka tidak hanya mengajar mata pelajaran umum, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak peserta didik.
Namun di balik peran strategis tersebut, para guru mengaku masih menghadapi keterbatasan dari sisi kesejahteraan. Honor yang diterima dinilai belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
Harapan Besar Menjadi PPPK
Status PPPK dipandang sebagai solusi untuk memberikan kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi guru honorer madrasah swasta. Dengan menjadi PPPK, para guru berharap memperoleh penghasilan yang layak, jaminan sosial, serta pengakuan resmi atas pengabdian mereka di dunia pendidikan.
Para guru menilai kesempatan menjadi PPPK selama ini masih terbatas, terutama bagi tenaga pendidik yang berada di bawah naungan madrasah swasta.
Baca juga: Pemkab Polman Perkuat Koordinasi OPD Menuju Perencanaan 2027
Minta DPRD Polman Jadi Corong Aspirasi
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, guru honorer meminta DPRD Polman aktif memperjuangkan nasib mereka melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. DPRD diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi PPPK yang lebih inklusif, termasuk bagi guru madrasah swasta.
Selain itu, DPRD juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar regulasi tidak lagi menjadi hambatan bagi guru madrasah swasta.
Tantangan Regulasi dan Kewenangan
Salah satu kendala utama yang disampaikan adalah persoalan regulasi dan kewenangan. Pengelolaan madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara formasi PPPK umumnya diusulkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini kerap membuat guru madrasah swasta berada di posisi yang kurang diuntungkan.
Para guru berharap adanya kebijakan afirmatif yang memberikan ruang lebih besar bagi mereka untuk diangkat sebagai PPPK tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku.
Respons Awal dari DPRD Polman
Menanggapi aspirasi tersebut, sejumlah anggota DPRD Polman menyatakan akan menindaklanjuti keluhan para guru honorer madrasah swasta. DPRD berkomitmen untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.
DPRD juga menegaskan pentingnya keadilan bagi seluruh tenaga pendidik, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta, selama mereka memenuhi syarat dan berkontribusi nyata dalam dunia pendidikan.
Dorong Sinergi Pemerintah Daerah dan Kemenag
Para guru berharap perjuangan ini tidak berhenti di tingkat daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kementerian Agama dinilai menjadi kunci untuk membuka jalan bagi guru honorer madrasah swasta menuju status PPPK.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan solusi konkret dan berkeadilan.
Suara Pengabdian yang Ingin Diakui
Bagi para guru honorer madrasah swasta, perjuangan menjadi PPPK bukan semata soal status, tetapi juga pengakuan atas pengabdian yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun. Mereka berharap suara ini didengar dan diperjuangkan demi masa depan pendidikan yang lebih baik di Polewali Mandar.